LombokPost-Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot membuka Sosialisasi Penguatan Pemahaman dan Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru di aula H Madilaoe ADT Lantai III kantor bupati setempat, Rabu (21/1).
Sosialisasi yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa tersebut dihadiri jajaran Forkopimda. Bupati Jarot menegaskan, sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi agenda strategis sejak pemberlakuannya secara efektif pada 2 Januari lalu.
Dia menyebut, KUHP baru merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang disusun oleh anak bangsa sendiri.
“KUHP ini berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat,” katanya.
Bupati menjelaskan, masa transisi saat ini harus dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan seluruh aparat penegak hukum.
Dia juga menyoroti pentingnya pemahaman hukum hingga ke tingkat paling bawah, termasuk pengakuan terhadap living law dan nilai-nilai hukum adat seperti Tau Ke Tana Samawa. "Hal ini agar hukum negara dan hukum adat dapat saling menguatkan," tegas dia.
Selain itu, Jarot mendorong adanya penyesuaian dan harmonisasi peraturan daerah agar selaras dengan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi, berkeadilan restoratif, dan proporsional.
"Saya mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat koordinasi, meluruskan informasi di tengah masyarakat, serta mengawal implementasi KUHP baru secara kolaboratif," ajak dia.
Editor : Jelo Sangaji