LombokPost-Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatatkan sektor akomodasi dan makan minum atau aktivitas parwisata mengalami peningkatan 34,87 persen.
Hal ini disampaikan Pemerintah KLU pada Musrenbang RKPD KLU 2025.
”Pembangunan KLU masih menghadapi tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan, risiko inflasi, hingga perubahan iklim yang tidak menentu,” kata Bupati KLU H Djohan Sjamsu.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin 2023.
Berdasarkan data BPS, tahun 2023 turun 0,13 persen menjadi 25,8 persen dari tahun 2022 yaitu 25,93 persen.
”Sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah pariwisata,” jelasnya.
Kondisi keuangan daerah saat ini mengalami peningkatan, karena kenaikan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
”Ini selaras dengan arah kebijakan RKP dari BAPPENAS,” tuturnya.
”Ini akan mampu untuk menuntun menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten tercinta kita ini,” terangnya.
Kepala Bappenda KLU Gatot Sugihartono mengatakan secara umum maksud dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2025 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif.
”Sesungguhnya usulan terhadap pelebaran jalan pusuk itu sudah kami ajukan dari tahun 2012 pada saat itu bupati H Djohan Samsu menjabat di periode pertama. Jadi menunggu sekitar 8 tahun baru dapat dilaksanakan,” jelasnya terkait salah satu program.
RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 untuk periode RPJMD tahun 2021-2026.
Sampai dengan tahun 2023 capaian indikator makro hampir semua memiliki gap yang rendah, dengan kata lain mendekati ketercapaian.
Namun masih ada satu capaian indikator makro dengan gap yang relatif tinggi, yaitu tingkat kemiskinan dengan target pada akhir masa RPJMD 19,49 persen.
Dengan capaian tahun 2023 baru sebesar 25,80 persen atau terdapat gap sebesar 6,31 persen.
”Sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk pencapaian targetnya,” jelasnya.
Hal tersebut menjadikan dasar untuk tema RKPD tahun 2025 yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pelayanan Publik.
Dilakukan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan secara inklusif.
”Tentunya didukung oleh pelayanan publik yang prima,” kata dia. (nur/r9)
Editor : Kimda Farida