LombokPost - Persoalan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Salah satu yang paling krusial adalah persoalan Jembatan Cemare yang tak kunjung diperbaiki.
Hal ini memicu kritik keras mengenai pola perencanaan anggaran daerah yang dinilai tidak maksimal dan kurang visioner.
Anggota Komisi III DPRD Lobar Lalu Irwan angkat bicara mengenai sengkarut infrastruktur ini.
Dirinya mengaitkan kendala pembangunan dengan penyerapan anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akibat adanya dana APBD yang didepositokan.
"Akar masalah dari menumpuknya SiLPA akibat lemahnya eksekusi dan perencanaan program oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," jelasnya.
Irwan membeberkan kronologi penganggaran yang dinilai janggal sejak pembahasan APBD Perubahan tahun 2025 lalu.
Baca Juga: Bupati LAZ Jelaskan SiLPA dan Deposito Bentuk Creative Financing
Saat itu, muncul alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar yang diperuntukkan bagi pembebasan lahan.
Dari awal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar sudah mengingatkan dengan keras agar Pemda hanya menganggarkan biaya tim penilai (appraisal) terlebih dahulu, yang diperkirakan hanya menyerap Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
"Kami di Banggar sudah menyarankan sampai keras, anggarkan appraisal-nya saja dulu di perubahan. Tidak mungkin membebaskan lahan hanya dalam waktu tiga bulan. Anggaran besarnya baru kita masukkan di APBD Murni 2026," ujar Lalu Irwan.
Meski sempat terjadi deadlock, Pemda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap bersikukuh bahwa proses tersebut bisa rampung tepat waktu.
Namun kenyataannya, anggaran miliaran tersebut sama sekali tidak tereksekusi dan prosesnya mandek di tahap sosialisasi saja.
"Per hari ini baru mulai proses pengukuran, appraisal belum," cetusnya.
Kondisi ini terus berlanjut hingga pembahasan KUA-PPAS APBD 2026, di mana anggaran pembebasan lahan justru membengkak hingga total Rp 81 miliar.
Baca Juga: DPRD Lotim Desak SiLPA Segera Dipakai
Ironisnya, memasuki bulan Juli ini, proses appraisal pun belum selesai dan baru sebatas melakukan pengukuran fisik lahan.
Irwan menegaskan, jika sejak awal Pemda mau mendengarkan masukan legislatif dengan hanya menganggarkan biaya appraisal di awal dan menggeser sisa anggaran puluhan miliar tersebut untuk sektor lain, maka wajah infrastruktur Lobar akan jauh lebih baik.
"Kalau anggaran itu dialokasikan secara logis, saya rasa Jembatan Cemare sudah bagus, jalan-jalan kabupaten mantap, serta puskesmas dan sekolah-sekolah kita bisa diperbaiki dengan baik," kritik Irwan.
Ia juga mempertanyakan langkah Pemda yang harus melobi pemerintah pusat untuk pendanaan Jembatan Cemare yang diperkirakan hanya butuh Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.
Sementara di sisi lain, Pemda dinilai mampu membangun proyek besar seperti Alun-Alun Kota tanpa harus bergantung pada dana pusat.
Komisi III berharap Pemda segera mengevaluasi total sistem perencanaan agar anggaran daerah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Lobar.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Lombok Barat Lalu Ratnawi menyampaikan jika pihaknya sudahnya menyusun DED pembangunan jembatan cemare.
"Butuh anggaran sekitar Rp 50 miliar kalau sesuai DED Dinas PUPR yang sudah kami susun. Sudah kami usulkan ke pemerintah pusat juga perbaikannya," kata Ratnawi.
Dengan anggaran yang cukup besar, jika menggunakan APBD itu menurutnya cukup berat. Lantatan bentang jembatannya cukup panjang. Sehingga pihaknya pun berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tim Balai jalan pun sudah turun ke pusat mengecek kondisinya," kata Ratnawi.
Editor : Rury Anjas Andita