LombokPost – Bantuan sosial di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tahun ini menyasar 560 orang.
Para penerima manfaat ini terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Saat ini Pemkab KLU mulai menyalurkan bantuan sosial itu.
Program tersebut menjadi bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU Fathurrahman mengatakan, bantuan disalurkan secara bertahap di seluruh kecamatan. "Sudah kita salurkan di tiga kecamatan," jelasnya.
Masing-masing Kecamatan Gangga, Tanjung, dan Kecamatan Pemenang. Kemudian nanti akan berlanjut ke Kecamatan Kayangan dan Bayan.
Baca Juga: Rombel SMP-SMA Sekolah Rakyat KLU Sudah Penuh
"Di Kecamatan Gangga telah diserahkan secara simbolis oleh pak bupati," tambah Fathurrahman.
Selain lansia dan penyandang disabilitas, bantuan ini juga menyasar anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Termasuk juga di dalamnya korban bencana.
"Masing-masing memperoleh paket kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, telur, dan kain sarung," kata Fathurrahman.
Dia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.
Baca Juga: Imbas Dugaan Penyalahgunaan Tabungan Siswa, Kasek SDN 1 Sigar Penjalin Lombok Utara Diminta Mundur
Tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kategori rentan.
Fathurrahman menambahkan, Dinsos PPPA terus berupaya memperluas cakupan pelayanan sosial.
Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum tercover dalam bantuan ini. "Kami akan terus melakukan pendataan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat ," imbuhnya.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengapresiasi kinerja Dinsos PPPA yang berhasil memenuhi seluruh indikator SPM.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat Eselon IV di Lombok Utara di-Non Job Jadi Staf Paling Renda
Meski di tengah keterbatasan anggaran daerah, program ini masih bisa dilaksanakan dengan baik.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
Apalagi yang berkaitan dengan kelompok rentan. "Ini malah harus menjadi prioritas," imbuhnya.
Najmul juga menegaskan komitmen Pemkab Lombok Utara untuk terus memperluas jangkauan program perlindungan sosial.
Termasuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. "Agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi," tutupnya.
Editor : Kimda Farida